covid19filantropi.id

Akuntabilitas Dana Bantuan COVID-19, Seperti Apa Idealnya?

Bantuan terus mengalir deras untuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi COVID-19. Tapi, bagaimana dengan akuntabilitas organisasi-organisasi filantropi yang menggalang dana dan mendistribusikannya?

Karakter orang Indonesia yang gemar gotong royong dan saling membantu terlihat sangat menonjol setiap kali negeri ini dilanda bencana. Berbagai penggalangan dana yang digelar dalam berbagai format dan media tak pernah sepi dari donatur.

Tetapi kata pepatah, di mana ada gula di situ ada semut. Baik dana dari pemerintah maupun dana hasil sumbangan masyarakat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dari pihak penggalang dan penyalur dana bantuan menjadi sangat penting, terutama dengan hadirnya media sosial.

Lemahnya Akuntabilitas dan Fleksibilitas

Khusus untuk pendistribusian dana bantuan dari pemerintah, sebenarnya sudah ada sederet rambu-rambu yang siap melindungi, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari peraturan Kementerian Keuangan, Ombudsman, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang menjadi masalah, apakah rambu-rambu itu ditaati?

Ola Mangu Kanisius, Asisten Ombudsman dari Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, memaparkannya di situs ombudsman.go.id pada 26 Mei 2020. 

Dalam tulisannya, Ola menyebutkan sejumlah skema Jaring Pengaman telah diluncurkan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, antara lain jaring pengaman kesehatan, jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk membangkitkan daya beli masyarakat yang terkena dampak pandemi, Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengamanan sosial.

Instrumen jaring pengamanan sosial terdiri atas bantuan sosial regular (PKH dan BPNT), bantuan sosial khusus (Sembako untuk warga Jabodetabek), bantuan sosial tunai (BST) Rp600 ribu per keluarga untuk luar Jabodetabek, bantuan langsung tunai dana desa (BLT Dana Desa), serta Kartu Pra Pekerja dan Subsidi Tarif Listrik. Selain itu Pemerintah Daerah (Pemda) juga menyiapkan anggaran melalui APBD untuk meng-cover kelompok masyarakat terdampak yang tidak terakomodir dalam instrumen jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemerintah Pusat.

Sejak tanggal 28 April 2020, Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat terdampak COVID-19. Sejak itu, Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, contohnya, telah menerima 70 laporan masyarakat per tanggal 22 Mei 2020. Laporan didominasi oleh keluhan masyarakat mengenai jaring pengamanan sosial, yakni sebanyak 55 laporan. Rinciannya: BST 26 laporan, BLT Dana Desa 20 laporan, Kartu Pra Pekerja 3 laporan, PKH 2 laporan, BPNT 2 laporan, dan Subsidi Listrik 2 laporan.

Substansi keluhan BST dan BLT Dana Desa adalah seputar informasi mekanisme pendataan, informasi persyaratan menerima bansos, informasi mekanisme pengaduan (internal complaint handling), dan ketepatan sasaran bansos, yakni masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terdata sebagai penerima bansos. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan justru terdata sebagai penerima bansos.

Data di atas memberi gambaran umum bahwa persoalan yang mengemuka terkait pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial adalah soal akuntabilias dan fleksibilitas. Lemahnya akses masyarakat terhadap informasi kebijakan jaring pengaman sosial dapat menghambat akuntabilitas pelayanan bansos COVID-19, karena akuntabilitas bertalian dengan akses masyarakat ke informasi terkait kebijakan jaring pengaman sosial.

Oleh karena itu, keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada publik  akan mewujudkan pelayanan bansos yang akuntabel.

Akuntabilitas Pelayanan 

Ola Mangu mendefinisikan akuntabilitas sebagai pemenuhan tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan, dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi, terutama oleh publik yang dilayani.

Dengan begitu, pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan dengan membuka atau memberi informasi atau laporan tentang apa yang telah dilakukan atau yang gagal dilakukan, dengan harapan siap dikoreksi dan dievaluasi oleh publik. 

Dalam konteks pelayanan bansos COVID-19, Pemerintah harus memastikan terbukanya akses informasi terkait pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial, untuk memungkinan partisipasi publik dalam mengawal proses pemberian bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Pemerintah juga perlu menetapkan prosedur operasional standar (SOP) pelayanan bansos di masa pandemi, yang mencakup kegiatan pendataan, penyaluran, dan pemberian bansos, guna memberikan kepastian jaminan pelayanan, baik bagi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bansos, maupun bagi warga masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebagai penerima pelayanan.

Fokus Pemerintah adalah menjaring warga masyarakat terdampak pandemi COVID-19, yang terdiri atas kelompok miskin penerima bantuan dalam situasi normal (PBI, PKH, dan sebagainya), kelompok pekerja sektor formal yang berpotensi kehilangan pekerjaan, dan kelompok pekerja informal yang otomatis kehilangan pendapatan. Pekerja informal berpotensi sebagai kelompok mayoritas yang harus masuk dalam jaring pengaman sosial.

Persyaratan penerima bansos dan prosedur atau mekanisme pendataan harus diinformasikan secara transparan kepada publik. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dan data Non DTSK harus jelas dan bersih (clear and clean) dan tidak tumpang tindih. Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan agar dikeluarkan dari data penerima, sehingga bansos diberikan kepada pihak yang berhak.

Setiap satuan Pemerintah di daerah sampai desa menginformasikan saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial. Serta menyiapkan petugas yang berkompeten untuk memfasilitasi komplain pelayanan bansos COVID-19 dengan cepat dan tuntas. Ini untuk menjamin kepastian komplain masyarakat atas ketidaktepatan pelayanan bansos COVID-19 tersalur secara efektif dan efisien. 

Setiap keluhan masyarakat kemudian dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bansos COVID-19 pada tahap-tahap selanjutnya.

KPK Minta Instansi Pemerintah Publikasikan Penerimaan Bantuan COVID-19

Rambu-rambu untuk mengamankan aliran dana bansos COVID-19 dari pihak-pihak tak bertanggung jawab juga dikeluarkan oleh KPK.  

KPK meminta kementerian/lembaga hingga instansi pemerintahan, baik pusat dan daerah, mempublikasikan segala jenis bantuan atau sumbangan terkait penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Publikasi itu bisa dilakukan melalui situs resmi masing-masing instansi.

“Instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, 15 April 2020 lalu. 

Fitli mengatakan, hal itu dilakukan agar dana bantuan atau sumbangan  penanganan COVID-19 bisa dikelola dengan transparan dan akuntabel. KPK juga mengeluarkan surat resmi terkait anjuran transparansi pengelolaan dana bantuan dan sumbangan untuk penanganan COVID-19.

“Anjuran tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional maupun daerah. Juga kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan instansi terkait lainnya,” papar Firli.

Surat tersebut untuk menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah terkait potensi gratifikasi apabila menerima sumbangan, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal. Firli menegaskan, bantuan atau sumbangan terkait penanganan COVID-19 yang ditujukan ke instansi pemerintahan dapat diterima dan tidak temasuk dalam kategori gratifikasi.

“Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk, sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda, maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi,” ujar Firli.

“Namun demikian, lembaga atau institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa pemberian sumbangan itu ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara,” sambungnya.

Firli mengatakan, dalam kondisi pandemi COVID-19 diperlukan peran berbagai pihak untuk melakukan percepatan penanganan pandemi, salah satunya peran masyarakat. Bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini salah satunya melalui pemberian sumbangan, hibah dan bantuan yang diberikan langsung kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah, pemda, juga kementerian/lembaga.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemi COVID-19 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan demikian, penggunaan dana bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran.

Etika dalam Berdonasi dan Akuntabilitas Bantuan COVID-19

Lantas, bagaimana lembaga-lembaga filantropi non pemerintah di Indonesia menerapkan akuntabilitas?

Hal itu antara lain terungkap melalui forum diskusi Phylanthropy Learning Forum (PLF) yang mengangkat tema Menyoal Etika & Akuntabilitas Bantuan COVID-19, yang diselenggarakan secara daring oleh Filantropi Indonesia, pada 15 Mei 2020 lalu.

Teknologi bisa memudahkan siapa pun untuk mengekspresikan kepedulian. Bila dulu memberi bantuan harus menyampaikan langsung kepada yang membutuhkan, atau mendatangi perbankan untuk menyetor dana bantuan, kini peran teknologi mulai menggantikan ‘ritual’ tersebut.

Namun, kemudahan teknologi bukan berarti bebas masalah. Pertanyaannya, bagaimana etika dan akuntabilitas dalam berdonasi terkait penanggulangan COVID-19? Bagaimana metode yang dipakai agar donasi bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya?

Menurut Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia, sampai pertengahan Mei 2020, Filantropi Indonesia (FI) mencatat jumlah donasi untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp681 miliar. Jumlah donasi tersebut tercatat dari 467 kegiatan filantropi selama periode Februari – Mei 2020. Selama periode tersebut, tercatat 101 inisiatif penyaluran sumbangan dan 366 kegiatan penggalangan donasi. Inisiatif tersebut dilakukan oleh organisasi filantropi/nirlaba, perusahaan, komunitas, maupun individu.

Hamid menambahkan, kegiatan filantropi untuk penanganan COVID-19 berbeda dengan bencana di tahun-tahun sebelumnya, karena lebih berisiko dan berdampak luas. Pegiat filantropi harus bekerja di tengah wabah virus yang mudah menyebar, pembatasan aktivitas dan mobilisasi warga, serta ancaman resesi ekonomi. Kondisi tersebut mengharuskan mereka untuk mengembangkan pendekatan dan strategi baru bagi kegiatan filantropi.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, pegiat filantropi lebih banyak menggunakan platform digital, memanfaatkan crowdfunding, serta melibatkan para tokoh atau selebriti sebagai influencer atau fundraiser. Kolaborasi multipihak inilah yang berhasil mendatangkan donasi dalam jumlah besar.

Penggunaan media digital payment juga berperan besar, karena memudahkan masyarakat dalam menyalurkan bantuan. 

Sayangnya, sebagian besar inisiatif filantropi ini tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga belum bisa menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dengan jenis bantuan yang tersedia. Tak heran di tengah  maraknya kegiatan dan penyaluran bantuan, masih banyak keluhan terkait keterbatasan dan kelangkaan kebutuhan di masyarakat. Belum ada pihak yang menjalankan peran sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dengan potensi bantuan yang melimpah.

Menyoal etika akuntabilitas lembaga-lembaga filantropi di tengah pandemi COVID-19,  Tomy Hendrajati, Ketua Gugus Tugas Pengembangan Kode Etik Filantropi dan salah seorang pemateri, menegaskan perlu adanya rambu-rambu dalam setiap kampanye penggalangan dana. 

Salah satunya soal penyantuman foto. Tomy berharap, foto yang dijadikan kampanye media tidak terkesan mengundang belas kasihan atau bertujuan meraih simpati iba, sehingga, terkesan menjual kesedihan atau bahkan mempermalukan si objek foto.
Sebaliknya, ilustrasi foto dalam media kampanye harus menimbulkan semangat dan keyakinan positif.

Tomy menambahkan, setiap penyelenggara filantropi harus mematuhi kode etik yang ada. Kode etik dimaksud adalah Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI), yang mencakup soal penggalangan dan penerimaan bantuan filantropi, serta tata pengelolaan bantuan filantropi. 

Mematuhi kode etik tersebut berarti menyangga pilar kepercayaan publik yang poin-poinnya adalah profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas, serta nilai etis.

Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian

Jaringan Gusdurian turut ambil bagian berkontribusi membagikan paket sembako lewat beberapa saluran, seperti BenihBaik.com, Kitabisa.com, Gerakan Islam Cinta, OVO, Grab, hingga Tokopedia.

Bagaimana langkah jaringan Gusdurian ‎menjaga dan mengawasi agar paket sembako yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan akuntabel, sehingga dipercaya oleh publik?

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menjelaskan, untuk proses pendataan warga yang layak mendapatkan bantuan sembako, pihaknya memilih mendata sendiri dari lapangan.

“‎Untuk pengambilan data, kami awalnya mencoba bangun hubungan dengan Kementerian Sosial. Kami ingin mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau data penerima program PKH. Tetapi, setelah kami analisis, ternyata praktik di lapangan tidak segampang itu. Banyak pekerja sektor informal yang tidak terdata,” tutur Alissa dalam diskusi online bersama Bung Hatta Award, pada 7 Mei 2020 lalu.

Akhirnya Jaringan Gusdurian ‎memutuskan tidak menggunakan data dari Kementerian Sosial, melainkan menggunakan asesmen lapangan dari Jaringan Gusdurian yang ada di 130 kota di seluruh Indonesia.

Dari hasil asesmen di lapangan itu, Alissa Wahid tidak memungkiri banyak temuan-temuan seperti yang kini viral di media sosial. Yakni, orang-orang yang layak mendapat bantuan,  rumahnya mendapat stempel keluarga miskin.

“Kami dapati di lapangan, banyak kelompok informal tidak terdata oleh pemerintah. ‎Sebagian lagi kami temukan penerima bantuan pemerintah melakukan kolusi di tingkat lokal. Contohnya, rumah yang bangunannya bagus ditempeli stiker keluarga miskin. Itu realita di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari akuntabilitas, Alissa Wahid rutin membuat ‎laporan yang diposting di media sosial, mulai dari jumlah sembako yang sudah disalurkan hingga testimoni penerima sembako di lapangan, lengkap dengan fotonya.

Laporan berkala ini sangat penting agar masyarakat dan pihak-pihak yang mempercayakan donasinya melalui Jaringan Gusdurian merasa tenang karena bantuannya tepat sasaran.

“Kalau kita rajin membuat laporan yang terus di-update, itu menandakan kita serius kerjanya. Laporan itu juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada para donatur bahwa bantuan mereka telah disampaikan ke pihak yang berhak.‎ Saya selalu menekankan pada Jaringan Gusdurian agar menjaga kredibilitas. Ingat, ini adalah amanah publik,” tegas Alissa.

Sumber:

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–akuntabilitas-dan-fleksibilitas-pelayanan-bansos-covid-19

https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15913474071267&amp_ct=1591347780922&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fm.tribunnews.com%2Famp%2Fnasional%2F2020%2F05%2F07%2Fakuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian%23aoh%3D15913474071267%26amp_ct%3D1591347780922%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%26amp_tf%3DFrom%2520%25251%2524s

https://m.detik.com/news/berita/d-4977981/kpk-minta-instansi-pemerintah-publikasikan-penerimaan-bantuan-terkait-corona/2

Foto oleh Li Lin dari Unsplash