covid19filantropi.id

COVID-19 dan Problema Filantropi Modern

Pola berderma para orang kaya masa kini dapat mengancam proses demokrasi. Demikian kesimpulan David Callahan, pendiri dan editor website Inside Philanthropy, yang ia tuliskan dalam bukunya The Givers: Money, Power, and Philanthropy in a New Gilded Age.  Sejauh mana para filantropis kaya ini memainkan peran dalam penanganan pandemi COVID-19?

Apakah penanganan pandemi COVID-19 pada akhirnya akan ditentukan oleh para filantropis kaya dan bukan oleh pemerintah setiap negara? Kalau mengikuti jalan pikiran David Callahan, hal itu bisa saja terjadi.

Pada 2011, Michael Bloomberg, pengusaha, politisi, dan filantropis, mendonasikan $5 juta kepada Sierra Club $50 juta —donasi donasi terbesar yang pernah diterima organisasi tersebut sepanjang sejarahnya. Donasi itu untuk mengembangkan program Beyond Coal, yang mengampanyekan penutupan penambangan-penambangan batu bara di seluruh Amerika Serikat (AS) karena dianggap merusak lingkungan. Pada 2015, kembali Bloomberg mengucurkan donasi $30 juta, dan kini Beyond Coal  telah berhasil menutup 251 penambangan batu bara berkat donasi Bloomberg. 

Kampanye tersebut tentu dianggap sukses bila kita seorang environmentalist yang ingin mengganti batu bara dengan energi lain yang lebih ramah lingkungan. Namun tidak demikian bila Anda seorang buruh tambang batu bara yang terpaksa kehilangan mata pencaharian. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya keadilan bagi setiap pihak. 

Donasi ala Bloomberg bukan hal luar biasa di tengah munculnya kelompok orang-orang tajir melintir (extreme wealth), khususnya di AS. Individu-individu yang mendadak kaya raya berkat booming teknologi IT atau pasar uang,misalnya, beramai-ramai mendonasikan kekayaan mereka atau terjun sebagai filantropis untuk ikut meperjuangkan isu-isu tertentu sesuai dengan kepedulian mereka. 

Namun, menurut David Callahan, filantropi semacam ini dapat menantang dan mengancam demokrasi. Apalagi donasi ini kerap dimunculkan di tempat-tempat di mana pemerintah tidak memfokuskan perhatian dan anggaran. Dengan kata lain, para filantropislah yang pada akhirnya menentukan penyakit dan obat apa saja yang harus diriset oleh para ilmuwan, jenis sekolah apa yang cocok bagi komunitas-komunitas tertentu, dan isu-isu apa saja yang patut disuarakan ke dunia “Kehadiran para donatur ini tentu sangat membantu di saat bantuan pemerintah berkurang. Namun di sisi lain, tak dapat disanggah lagi bahwa uang dapat membeli kekuasaan dan pengaruh,” tulis Callahan. 

Dunia filantropi memang punya pengalaman panjang menyangkut bentuk-bentuk pemberian bantuan baru —yang kemudian diadopsi oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan Robert Wood Johnson Foundation yang mengembangkan emergency system 9-1-1, yang kini telah dikembangkan oleh pemerintah AS di seluruh pelosok negeri. 

Kata Callahan, dalam banyak isu, respons pemerintah juga sering kali terlalu lamban, sementara para filantropis bisa bergerak cepat dengan kekuatan uang mereka. Dengan demikian, para filantropis ini secara tidak langsung bisa memaksakan gagasan mereka, bahkan mengubah kebijakan pemerintah yang sudah ada. 

Callahan memberi sejumlah contoh di mana para filantropis dapat membalikkan proses demokrasi. Pasangan filantropis Barry Diller dan Diane von Furstenberg, misalnya, membangun sebuah taman di tengah Sungai Hudson tanpa meminta masukan dari penduduk lokal. Filantropis David Welch membiayai kampanye lembaga nirlaba Students Matter, sehingga membuat hukum yang ada sulit menyingkirkan guru-guru yang telah diangkat. Walton Family Foundation bekerja sama dengan Broad Foundation dalam usaha memindahkan separuh siswa sekolah di Los Angeles ke charter school (sekolah-sekolah yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat). Semua itu boleh dibilang dilakukan tanpa atau melampaui proses demokrasi, meskipun bertujuan baik. “Di masa datang kita akan lebih sering berhadapan para private donor yang lebih mengandalkan pengaruh dalam masyarakat daripada pejabat publik,” tulis Callahan. 

Filantropi disruptif

Memang sudah banyak perdebatan di kalangan akademis menyangkut sejauh mana peran filantropi dalam penegakan demokrasi. Sosiolog Aaron Horvath dan Walter W. Powell dari Stanford University menganggap bahwa bentuk filantropi baru —yang mereka sebut sebagai disruptive philanthropy atau ‘filantropi disruptif’— dapat membahayakan proses demokrasi. Mereka bahkan mendefinisikan disruptive philanthropy sebagai filantropi yang berkompetisi dengan pemerintah dalam menyediakan layanan masyarakst, bukannya berkolaborasi.   

Yang berpontensi menimbulkan masalah di masa depan adalah donasi semacam ini dapat mengacaukan atau mengubah agenda publik. “Disruptive philanthropy ingin mengubah nilai-nilai masyarakat sesuai keinginan atau imajinasi sang donatur, antara lain dengan cara mencari pengaruh atau mengubah opini dan tuntutan publik,” tulis Horvath dan Powell dalam buku mereka Philanthropy in Democratic Societies.

Para filantropis juga banyak membantu lembaga-lembaga think tank seperti Heritage Foundation dan Center for American Progress, untuk mempubilkasikan hasil riset-riset mereka. Para filantropis ini juga rela menggelontorkan dana jutaan dolar untuk mengembangkan charter school di Los Angeles. Callahan mengatakan bahwa salah satu tujuan utama tulisannya adalah agar orang menyadari betapa berpengaruhnya para filantropis tajir masa kini. Dan pengaruh tersebut, bila tidak diawasi dan disadari, bisa saja nantinya melenceng dari prinsip demokrasi dan tujuan utama filantropi, yaitu untuk membantu sesama. Ia memberi contoh Robert Mercer, seorang filantropis yang mendanai lembaga-lembaga nonprofit think tank, yang secara terus menerus mrnyerang Hillary Clinton saat mencalonkan diri menjadi presiden AS dengan hasil riset dari lembaga-lembaga yang didanainya. 

Para filantropis tentunya tidak harus mengikuti nasihat Callahan. Kekayaan memang membuat orang bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa perlu mendengarkan pendapat orang lain. Namun, kata Callahan, dalam masyarakat di mana si kaya hidup terpisah dari si tidak-kaya, para filantropis baru ini sebaiknya perlu memahami bahwa “Akan timbul masalah bila kekayaan Anda tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, melainkan juga untuk menentukan kehidupan orang lain.” Menjadi filantropis,tambahnya, bukanlah sebuah pertarungan ego. Tak perlu berkompetisi, melainkan sebisa mungkin bekerja sama dengan pemerintah yang legal agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan yang nantinya hanya akan merugikan masyarakat yang seharusnya dibantu. Termasuk dalam menangani pandemi COVID-19.

Sumber:

https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/the-problem-with-philanthropy/520989/