covid19filantropi.id

Dampak Pandemi COVID-19 pada Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak *)

Pandemi COVID-19 membuat jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) menurun. Hal ini berpotensi memunculkan masalah gizi dan kesehatan baru pada anak Indonesia di masa depan.

Wabah penyakit, baik yang bersifat lokal, nasional, regional, maupun global seperti pandemi COVID-19, selalu berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak (KIA).

Saat terjadi wabah Ebola di Liberia, misalnya, terdapat penurunan kunjungan antenatal dan persalinan oleh tenaga kesehatan hingga 50% dan 32%, yang trennya bahkan tidak membaik setelah wabah berakhir. 

Studi lain menemukan indikasi keengganan masyarakat di Sierra Leone untuk mengimunisasi dan menimbang anak mereka di fasilitas kesehatan, karena takut tertular virus saat terjadi wabah Ebola di negara tersebut.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 berpotensi menghambat akses ibu dan anak terhadap layanan kesehatan secara optimal. Penurunan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan KIA juga berpotensi memunculkan masalah gizi dan kesehatan baru di masa depan. 

Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada layanan gizi dan KIA, The SMERU  Research Institute melakukan studi kasus di lima wilayah di Indonesia, yaitu Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta) Kabupaten Bekasi (Jawa Barat), Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabupaten Badung (Bali), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur) dalam periode Mei–Juni 2020. 

Studi ini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) dengan memanfaatkan data kunjungan bulanan ke layanan gizi dan KIA periode Januari 2019 hingga Maret-April 2020 dari puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait.

LAYANAN GIZI DAN KIA SELAMA PANDEMI COVID-19

Layanan gizi dan KIA dalam studi ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni layanan pemeriksaan kehamilan, layanan persalinan dan nifas, dan layanan bagi bayi dan balita. Dampak pandemi COVID-19 pada ketiga layanan tersebut bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan kasus dan inovasi di masing-masing wilayah. 

Secara umum, selama pandemi COVID-19, layanan gizi dan KIA di lima wilayah studi tetap tersedia dan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dari Kemenkes. Namun, terdapat variasi penurunan jumlah kunjungan ke layanan pemeriksaan kehamilan.

Terjadi penurunan pada jumlah kunjungan pertama pemeriksaan kehamilan pada trimester I (K1); jumlah kunjungan keempat pemeriksaan kehamilan pada trimester III (K4); dan pemberian tablet tambah darah (TTD) dalam periode Februari–April 2020.

Penurunan jumlah K1 paling tajam dialami Kabupaten Maros, yaitu dari 666 kunjungan menjadi 438 kunjungan (34,23%). Disusul Kota Jakarta Timur (30,62%), dan Kabupaten Badung (18,19%).

Penurunan jumlah K4 terjadi di Kota Jakarta Timur (31,65%), Kabupaten Bekasi (6,6%), dan Kabupaten Badung (3,89%). Sementara peningkatan jumlah K4 hanya terjadi di Kabupaten Maros (9%). 

Hal serupa terjadi pada jumlah pemberian TTD. Kabupaten Maros mengalami tren peningkatan jumlah pemberian TTD —sama dengan tren pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Maros, pandemi COVID-19 tidak berdampak pada layanan ini. Sementara  di tiga kabupaten lainnya terjadi penurunan jumlah pemberian TTD. Penurunan terkecil terjadi di Kabupaten Badung. 

Perubahan metode layanan, seperti penundaan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pembatasan layanan di puskesmas, merupakan faktor yang memengaruhi penurunan jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan. Sejak Maret 2020, di banyak wilayah di Indonesia terdapat imbauan agar pelaksanaan posyandu ditunda guna mencegah penyebaran COVID-19. Posyandu dapat tetap dilaksanakan di wilayah zona hijau, atau jika ada arahan khusus dari kepala daerah.

Dari lima wilayah studi, hanya Kota Kupang yang masih menyelenggarakan posyandu hingga pertengahan April 2020, karena waktuu itu kasus COVID-19 belum ditemukan di sana.

Di semua wilayah studi, layanan kehamilan dipusatkan di puskesmas dan diprioritaskan hanya untuk K1, K4, dan kunjungan saat terjadi situasi darurat. Komponen-komponen layanan kehamilan pun dikurangi untuk mempersingkat waktu kunjungan. Di Kabupaten Maros, pemeriksaan tripel eliminasi 4 ditiadakan, sementara di salah satu puskesmas di Jakarta Timur, pemeriksaan gigi tidak lagi dilayani. 

Pemantauan lewat telepon dan aplikasi daring

Tenaga kesehatan juga harus membatasi jumlah kunjungan harian, mengurangi durasi layanan, dan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19. 

Untuk mempertahankan layanan, di beberapa wilayah dilakukan kunjungan ke rumah atau layanan daring. Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Maros, kader dan tenaga kesehatan melakukan kunjungan ke rumah, terutama untuk memantau ibu hamil dengan risiko tinggi (risti). Sedangkan di Kabupaten Badung, kunjungan ke rumah oleh kader tidak dilakukan karena ada ambulans keliling di setiap desa dan bidan puskesmas pembantu (pustu) yang secara khusus memantau ibu hamil risti. Pemantauan juga dimaksimalkan dengan menggunakan telepon atau aplikasi daring, seperti WhatsApp. 

Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Maros, WhatsApp digunakan sebagai media konsultasi dan untuk menyelenggarakan kelas ibu hamil. Tenaga kesehatan di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang hanya memanfaatkan WhatsApp sebagai media konsultasi. Dengan dilakukannya kedua inovasi tersebut, penurunan jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pemberian TTD di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Badung lebih kecil daripada di wilayah lain. 

Penurunan jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pemberian TTD di Kota Jakarta Timur yang cukup besar terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di wilayah ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan jaga jarak dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak awal April 2020, yang menyebabkan terhentinya layanan posyandu. Selain itu, kunjungan ke rumah juga tidak diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Namun, di Kabupaten Maros, peningkatan jumlah kasus COVID-19 tampaknya tidak memengaruhi jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan. Penurunan jumlah K1 di Kabupaten Maros terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah kehamilan pada masa pandemi akibat terjadinya penundaan acara pernikahan ataupun masalah ekonomi. 

Sejak Kabupaten Maros masuk kategori zona merah, terjadi kasus penolakan terhadap pasien rujukan oleh rumah sakit di Kota Makassar. Seorang ibu hamil dari Maros dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Empat rumah sakit pertama menolak, dan baru pada rumah sakit kelima rujukannya diterima.  Alasan penolakan adalah karena khawatir pasien rujukan dari Kabupaten Maros tersebut terinfeksi virus corona. 

Sebaliknya di Kota Kupang, penolakan terhadap RS rujukan justru berasal dari keluarga ibu hamil yang mengetahui bahwa RS tersebut sedang menangani pasien COVID-19.

Layanan K4 dan pemberian TTD di Maros tidak terpengaruh, karena tenaga kesehatan memaksimalkan kunjungan ke rumah dengan memanfaatkan data kohort.


Penurunan Jumlah Kunjungan Nifas dan Neonatal, serta Peningkatan Jumlah Persalinan dengan Bantuan Nontenaga Kesehatan 

Secara umum, jumlah layanan persalinan tidak berubah, tetapi di beberapa daerah, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan justru menurun. Di semua wilayah, layanan persalinan di puskesmas tetap tersedia dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Namun, di Kabupaten Bekasi dan Kota Jakarta Timur, jumlah persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan justru menurun.

Bahkan, di Kota Jakarta Timur, jumlah persalinan yang dibantu non-tenaga kesehatan di non-fasilitas kesehatan meningkat pada April 2020. Padahal pada Maret 2020 sama sekali tidak ditemukan kasus persalinan tanpa dibantu tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas kesehatan.

Pandemi COVID-19 tidak secara spesifik memengaruhi layanan persalinan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Badung. Hal ini terlihat dari adanya kesamaan tren jumlah persalinan pada 2019 dan 2020. 

Pelaksanaan kunjungan nifas (KF)6 dan kunjungan neonatal/bayi baru lahir (KN)7 bervariasi antardaerah. 

Di Kota Kupang, di sebuah kecamatan dengan jumlah kasus COVID-19 rendah, KF dan KN tetap dapat dilakukan seperti biasanya. Di Kota Jakarta Timur, di puskesmas dengan jumlah kasus COVID-19 rendah, KF dan KN dapat dilakukan hingga kunjungan kedua. 

Namun, di kecamatan-kecamatan dengan jumlah kasus COVID-19 tinggi, ibu disarankan datang ke puskesmas hanya apabila mengalami keluhan. KF dan KN. Kunjungan ke rumah pun ditiadakan. Pemantauan nifas dan neonatal di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, dan Kota Kupang pada umumnya dilakukan secara daring atau melalui telepon.  Sementara di Kabupaten Badung dan Kabupaten Maros, bidan desa tetap melakukan KF dan KN melalui kunjungan ke rumah.

Hasil analisis terhadap perubahan jumlah KF lengkap (KF3) dan KN lengkap menunjukkan adanya perbedaan perubahan kunjungan antara puskesmas dengan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan puskesmas dengan jumlah kasus COVID-19 rendah.

Di Kota Jakarta Timur, terjadi penurunan jumlah KF3 dan KN lengkap, namun di puskesmas dengan jumlah kasus COVID-19 rendah justru terjadi penurunan yang lebih tajam. Sebaliknya, di Kabupaten Bekasi, penurunan jumlah KF3 dan KN lengkap yang lebih besar terjadi di puskesmas dengan jumlah kasus COVID-19 tinggi. 

Di Kabupaten Maros, peningkatan jumlah KF3 dan KN lengkap terjadi di kedua kategori puskesmas. Hal ini boleh jadi berkaitan dengan meningkatnya jumlah persalinan di Kabupaten Maros selama pandemi. Selain itu, selama pandemi Kabupaten Maros memiliki program Bidan Tuntas Kenali Emergensi Perinatal Obstetri (Bitus Kepo) yang bertujuan mengontrol kondisi ibu nifas dan bayi melalui kunjungan ke rumah ataupun telepon.


Dampak Penghentian Kegiatan Posyandu pada Layanan Imunisasi Dasar dan Penimbangan Balita

Penundaan kegiatan posyandu selama pandemi COVID-19 berdampak besar pada layanan imunisasi dasar dan penimbangan bayi dan balita. Di Kota Jakarta Timur, terjadi penurunan tajam jumlah layanan imunisasi dasar, dari 3.890 layanan pada Februari 2020 menjadi 2.009 layanan pada April 2020. Ini jumlah layanan imunisasi terendah dalam satu tahun terakhir.

Di Kabupaten Maros, tidak terjadi penurunan jumlah layanan imunisasi pada Maret 2020, padahal saat itu terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, beberapa daerah di wilayah pegunungan di Kabupaten Maros 
masih menyelenggarakan kegiatan posyandu. Kedua, Kabupaten Maros memiliki layanan imunisasi melalui kunjungan ke rumah dengan memanfaatkan data kohort bayi. 

Di DKI Jakarta, layanan gizi dan KIA, termasuk imunisasi, sulit dilakukan akibat banyaknya kasus COVID-19. Hal ini diperparah dengan adanya kekhawatiran ibu-ibu, khususnya di Kota Jakarta Timur, untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.


Di Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Badung, jumlah pemantauan pertumbuhan balita melalui penimbangan rutin juga mengalami penurunan. Di Kota Jakarta Timur, penurunan jumlah balita yang ditimbang mencapai 51,34% dalam periode Maret–Februari 2020, dengan penurunan yang lebih tajam (67,76%) terjadi di puskesmas-puskesmas dengan angka kasus COVID-19 tinggi.

Di Kabupaten Badung, jumlah layanan penimbangan balita turun sebesar 73,35% selama Februari–April 2020. Di Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Badung, posyandu 
ditiadakan karena adanya lonjakan jumlah kasus COVID-19. Kunjungan ke rumah pun hanya dilakukan untuk ibu hamil risti dan balita yang mengalami gizi buruk. 

Dapat dikatakan bahwa jumlah kunjungan ke layanan gizi dan KIA di wilayah studi pada umumnya menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh penundaan layanan posyandu. Namun, berbagai upaya, seperti memaksimalkan kunjungan ke rumah dan memantau kondisi ibu dan bayi melalui WhatsApp, dapat menghambat turunnya jumlah layanan gizi dan KIA di berbagai wilayah.


Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Layanan Gizi dan KIA Selama Pandemi

Kebijakan dari Kemenkes dan pemerintah daerah (pemda) untuk merespons pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perubahan layanan gizi dan KIA. Kemenkes telah mengembangkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai pedoman, petunjuk teknis, dan arahan. Kebijakan-kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemda melalui Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas.

Mayoritas layanan gizi dan KIA di lima wilayah studi sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman-pedoman tersebut. 

Keseragaman layanan gizi dan KIA dapat terwujud berkat metode sosialisasi yang sistematis dan efektif. Selain melalui webinar, sosialisasi dilakukan melalui WhatsApp. Kemenkes memberi kesempatan kepada tenaga kesehatan yang berada di wilayah 
dengan akses internet terbatas, atau berhalangan mengikuti webinar, untuk tetap mengakses bahan presentasi dan bertanya langsung apabila ada kebingungan.

Semua pemda di wilayah studi juga melakukan modifikasi layanan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tingkat keparahan kasus COVID-19 di wilayahnya. 

Tenaga kesehatan di Kota Jakarta Timur melakukan pemantauan terhadap kondisi ibu dan bayi secara daring karena adanya pertambahan jumlah kasus COVID-19 secara luas dan mayoritas masyarakatnya memiliki akses yang baik terhadap internet. Sedangkan Pemda Kota Kupang tetap menyelenggarakan posyandu sampai April 2020, karena kasus COVID-19 belum terjadi di wilayahnya. 

Meskipun pemantauan secara daring juga dilakukan di Kota Kupang, jumlahnya lebih sedikit, karena proporsi individu yang menggunakan internet lebih kecil daripada di empat wilayah studi lainnya. Perbedaan akses ini penting untuk digarisbawahi mengingat besarnya peran internet dalam mempertahankan layanan gizi dan KIA selama pandemi COVID-19. Perlu dipastikan pula bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan daring yang merata selama pandemi COVID-19.

Jumlah tenaga medis yang rendah saat pandemi COVID-19 juga disebabkan adanya tenaga medis yang terpapar virus corona, sehingga mereka harus melakukan karantina/isolasi mandiri. Akibatnya, fasilitas kesehatan harus ditutup, layanan harus ditunda, dan pasien harus dirujuk. Contohnya, layanan neonatal intensive care unit (NICU) di rumah sakit di Kabupaten Maros harus ditutup karena ada perawat yang terpapar virus corona. Bayi yang membutuhkan NICU harus dirujuk ke rumah sakit lain, padahal sistem rujukan di Kabupaten Maros saat itu sedang mengalami kendala.

Kekhawatiran tenaga kesehatan dan para ibu bahwa mereka dapat terinfeksi virus corona juga merupakan faktor yang menghambat layanan gizi dan KIA selama masa pandemi COVID-19. Seorang informan di Kabupaten Badung mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan sebenarnya khawatir tertular saat melayani pasien, tetapi mereka masih bersedia melayani.

Ibu-ibu, terutama yang memiliki bayi, juga mengungkapkan kekhawatiran mereka untuk datang ke puskesmas, bahkan saat mengalami keluhan. Mereka pada umumnya memilih pergi ke bidan yang membuka praktik secara mandiri atau klinik, karena keduanya tidak seramai puskesmas.

Adapun faktor yang menghambat layanan gizi dan KIA adalah kurangnya jumlah tenaga medis –ini bahkan sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19. Informan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Badung mengungkapkan bahwa kurangnya jumlah tenaga gizi mengakibatkan layanan kunjungan ke rumah sulit dijalankan. Petugas gizi kewalahan membagi waktu antara melakukan kunjungan dan menginput data ke aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik 
(e-PPGBM).

Secara umum, Kemenkes dan pemda telah merespons pandemi COVID-19 dengan kebijakan dan arahan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Sosialisasi dan pemantauan terhadap Dinas Kesehatan dan puskesmas pun sejauh ini efektif untuk mempertahankan layanan gizi dan KIA. 

Namun, berbagai permasalahan, seperti kurangnya tenaga kesehatan dan kesenjangan akses internet harus segera ditangani untuk memastikan tetap berjalannya layanan gizi dan KIA selama masa pandemi COVID-19.

Implikasi Kebijakan

1. Menurunnya layanan kesehatan gizi dan KIA di mayoritas wilayah studi berpotensi meningkatkan jumlah kematian ibu dan anak. Terlewatnya K1 dan K4 dapat mengurangi upaya penapisan risiko kehamilan yang dapat menyebabkan komplikasi persalinan hingga kematian ibu. Meningkatnya jumlah persalinan di non-fasilitas kesehatan dan permasalahan rujukan pasien pada kasus darurat obstetri perlu ditangani secara serius. Pemerintah harus terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan yang dibantu tenaga kesehatan. Ibu hamil dengan anemia yang tidak mendapatkan TTD memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi persalinan dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 

2. Kesehatan anak-anak juga terancam dengan berkurangnya layanan imunisasi dan pemantauan pertumbuhan melalui kegiatan penimbangan setiap bulan. Meskipun demikian, beberapa daerah sudah berinisiatif mengedepankan kunjungan ke rumah dan melakukan pemantauan kondisi ibu dan anak dengan memanfaatkan internet. 

3. Tenaga kesehatan dan akses terhadap internet yang masih kurang, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil, dapat memperlebar ketimpangan layanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Masih diperlukan kerja sama antara tenaga kesehatan dan masyarakat, seperti kader kesehatan, untuk melakukan pemantauan secara mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Akses kader kesehatan terhadap APD juga perlu diperhatikan. 

4. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengembangkan teknologi internet sebagai basis layanan kesehatan dengan membuat standar untuk menjaga kualitas layanan. Mengingat peran internet yang sangat besar dalam menunjang layanan kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19, pemerataan akses terhadap internet penting untuk diperhatikan guna memperkecil ketimpangan status kesehatan masyarakat di Indonesia pada masa depan. 

*) Dirangkum dari hasil studi The SMERU Research Institute berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 pada Layanan Gizi  dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Studi Kasus di Lima Wilayah di Indonesia”, ditulis oleh Nurmala Selly Saputri, Maudita Dwi Anbarani, Nina Toyamah, Athia Yumna, dimuat di www.smeru.or.id  edisi Agustus 2020.

Sumber:

http://smeru.or.id/id/content/dampak-pandemi-covid-19-pada-layanan-gizi-dan-kesehatan-ibu-dan-anak-kia-studi-kasus-di-lima