covid19filantropi.id

DPRD DKI Jakarta Sahkan Perda Penanganan COVID-19

Sejumlah aturan baru penanganan COVID-19 di Jakarta tercantum dalam Peraturan Daerah ini. Jika melanggar, siap-siap hadapi denda jutaan rupiah.

DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan COVID-19. Pengesahan ini digelar di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI pada 19 Oktober 2020  lalu. Perda  ini dikeluarkan mengingat DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah COVID-19.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, didampingi oleh dua wakilnya, Suhaimi dan Mohamad Taufik. Sementara  pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Perda yang akan menjadi payung hukum bagi penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta ini memuat 11 bab dan 35 pasal.

Menurut Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, dalam keterangannya pada 20 Oktober 2020 lalu, Perda ini justru akan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta

Ketentuan ini tercantum dalam pasal 26 ayat 2, yang memperluas cakupan perlindungan sosial untuk masyarakat yang berkurang penghasilannya akibat tidak bisa bekerja karena harus menjalani isolasi mandiri. Juga ada program bantuan berupa bantuan langsung tunai maupun nontunai.

Perda penanganan COVID-19 ini juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat Jakarta agar lebih waspada dalam menghadapi pandemi. Ada pula tentang tracking dan surveilans epidemiologi bagi warga, bukan hanya yang berdomisili di Jakarta, tapi juga bagi warga daerah yang beraktivitas di Jakarta.

Penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker, pengelolaan tempat kegiatan, baik di kantor, tempat usaha, industri, hotel, tempat wisata, tempat ibadah, transportasi, warung makan, pedagang kaki lima, hingga fasilitas kesehatan, semuanya diatur secara lebih komprehensif.

“Perda ini akan menyinergikan penanggulangan COVID-19 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI-Kepolisian dan Pemerintah Daerah lain, agar terbangun kolaborasi yang lebih efektif,” ujar Dedi.

Perda ini dibentuk agar penanggulangan COVID-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua Peraturan Gubernur (Pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan COVID-19 di Jakarta.

Setidaknya, ada enam aturan baru yang tertuang dalam Perda Penanggulangan COVID-19 ini:

1. Sanksi denda bagi yang tolak tes PCR atau vaksin

Warga DKI Jakarta yang menolak melakukan rapid test atau swab test menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp5 juta.

Pasal 29 Perda Penanggulangan COVID-19 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 Juta.” 

Warga yang menolak divaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp5 juta.

2. Denda bagi warga yang jemput paksa jenazah COVID-19

Apabila ada anggota keluarga nekat membawa jenazah COVID-19 tanpa izin dari petugas kesehatan, mereka dapat dikenakan sanksi denda administratif  maksimal Rp5 juta.

Hal itu tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas kesehatan,  dipidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta.”

Apabila anggota keluarga dari jenazah pasien COVID-19 masih memaksa membawa pulang jenazah dengan melakukan tindak kekerasan, jumlah sanksi denda administratif bisa ditingkatkan menjadi maksimal Rp7,5 juta.

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 7,5 juta,” bunyi Pasal 31 Ayat 2.

3. Sanksi bagi warga yang tolak isolasi mandiri

Warga DKI Jakarta yang dinyatakan positif COVID-19 wajib melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan, yakni rumah sakit rujukan atau hotel atau wisma.

Saat ini, ada 98 rumah sakit rujukan yang dilengkapi 5.719 tempat tidur isolasi bagi pasien Covid-19. Kemudian, ada juga tiga hotel Ibu Kota yang digunakan untuk isolasi mandiri pasien COVID-19, yakni Ibis Style di Mangga Dua, Jakarta Utara; U Stay Hotel di Mangga Besar, Jakarta Barat; dan Ibis Senen di Jakarta Pusat.

Sedangkan wisma isolasi mandiri yang disediakan untuk penanganan COVID-19 adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) di Jakarta Utara, Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, dan Graha Wisata Ragunan di Kompleks GOR Jaya Raya Ragunan, Jakarta Selatan.

Apabila pasien Covid-19 menolak untuk diisolasi mandiri, petugas kesehatan bisa menjemput paksa pasien tersebut.

Pasal 9 Ayat 2 mengatakan,
“Setiap orang yang tidak melaksanakan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi yang ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi.” 

Apabila pasien melarikan diri dari tempat isolasi mandiri, mereka bisa dikenakan denda administratif maksimal Rp5 juta.

“Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta,” bunyi Pasal 32.

4. Sanksi pidana dihapus

Walaupun mencantumkan sanksi administrative berupa denda, sanksi pidana berupa kurungan dihilangkan.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, penghilangan sanksi pidana dilakukan setelah beberapa kali pembahasan. Walau hanya mencantumkan sanksi denda, diharapkan warga Jakarta semakin patuh menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian, mata rantai penularan COVID-19  bisa diputus.

5. Kriteria warga yang mendapat perlindungan sosial

Perda ini juga mencantumkan pemberian perlindungan sosial selama pandemi. Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan perlindungan sosial berupa bantuan tunai maupun nontunai kepada masyarakat terdampak COVID-19.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 melakukan upaya perlindungan sosial,” bunyi Pasal 26 Ayat 1.

Perlindungan sosial juga diberikan kepada warga yang harus menjalani isolasi mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 2:
“Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Dalam penjelasan lebih detail tentang Pasal 26 itu, maksud dari masyarakat terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat COVID-19.

Kriteria kelompok masyarakat lain yang terdampak ekonomi akibat COVID-19 adalah berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, masuk kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera, kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, dan kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan.

Masyarakat berpenghasilan tidak tetap, dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji, dan/atau ahli waris dalam satu kartu keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia juga berhak mendapatkan bantuan.

6. Pembahasan PSBB harus bersama DPRD

Pemprov DKI harus melibatkan DPRD DKI dalam mengambil keputusan tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Aturan tersebut tertuang dalam BAB IV tentang pelaksanaan PSBB. Pada Pasal 19 Ayat 3, DPRD harus terlibat dalam memutuskqn kelanjutan PSBB.

Adapun kebijakan mengenai PSBB atau kebijakan lainnya dalam hal penyelenggaraan karantina kesehatan di DKI Jakarta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta.

Pasal 19 Ayat 3 menyebutkan,  “Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.” 

Dengan adanya Perda ini diharapkan warga Jakarta lebih sadar, peduli, dan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, dan Ibu Kota Jakarta dapat secepatnya terbebas dari pandemi COVID-19.

Sumber:

https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/qigqzj428?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16048002979514&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fqigqzj428%2Fperda-penanggulangan-covid19-beserta-aturan-sanksiny

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/08072941/ini-6-aturan-baru-dalam-perda-penanggulangan-covid-19-siap-siap-denda?page=3

https://metro-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/metro.tempo.co/amp/1397409/dprd-dki-sepakat-sahkan-perda-penanggulangan-covid-19?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16048002979514&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fmetro.tempo.co%2Fread%2F1397409%2Fdprd-dki-sepakat-sahkan-perda-penanggulangan-covid-19