covid19filantropi.id

Hadapi COVID-19 21 Ribu Pesantren Peroleh Bantuan

Bantuan senilai Rp2,599 triliun dari pemerintah ini dinilai sangat strategis untuk pengembangan pesantren di tengah pandemi COVID-19.

Bila institusi pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka lembaga pendidikan pesantren berada di bawah Kementerian Agama. Dan di tengah pandemi COVID-19, sama seperti sekolah-sekolah umum,  pesantren juga ikut terkena dampaknya. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jejaknya sudah ada sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia. Wali Songo merupakan ulama yang berperan dalam pengembangan pesantren di bumi Nusantara. Meski demikian, sistem pendidikan pesantren yang beragam baru diakui pemerintah melalui UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Artinya, setelah 74 tahun merdeka, pemerintah baru mengakui sistem pendidikan pesantren.

Di tengah pandemi COVID-19, pesantren tetap aktif menjalankan pendidikan dan pengajaran. Sejak bulan Syawal, santri-santri dari seluruh Indonesia kembali ke pesantren untuk belajar. Berdasarkan catatan Kementerian Agama, pada 2019 jumlah santri di seluruh Indonesia mencapai 4.290.626 orang yang tersebar di 28.194 pondok pesantren.

Pada Juli 2020 lalu, Kementerian Keuangan menyetujui usulan Kementerian Agama untuk memberikan bantuan pada pesantren-pesantren dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Bantuan adaptasi kebiasaan baru sebesar Rp2,599 triliun yang menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini telah tersedia anggarannya di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan secara bertahap telah dicairkan mulai bulan September 2020.

Sebelumnya, melalui laman resmi Kementerian Agama, secara lebih terinci, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa program bantuan tersebut akan diberikan pada 21.173 lembaga atau sekitar 75 persen dari jumlah total pesantren yang ada di Indonesia. Saat ini, di seluruh Indonesia terdapat 28.231 pesantren. 

Anggaran ini, lanjut Kamaruddin, akan diberikan dalam bentuk bantuan operasional pendidikan (BOP) dan bantuan pembelajaran daring bagi pesantren. “Untuk BOP, nilainya sejumlah Rp2.388,7 miliar, yang terdiri dari Rp645,7 miliar diperuntukkan bagi 21.173 pesantren; Rp621,5 miliar untuk 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), serta Rp1.120,1 miliar akan diberikan kepada 112.008 Lembaga Pendidikan Alquran  (LPQ).” 

Besaran bantuan BOP bagi MDT dan LPQ akan diberikan sebesar Rp10 juta per lembaga. Sedangkan besaran BOP untuk pesantren berbeda-beda untuk masing-masing kategori. “Kami membaginya dalam tiga kategori pesantren, yaitu kecil, sedang, dan besar,” kata Kamaruddin.

Namun, bantuan pemerintah tersebut hanya diberikan  pada pondok pesantren-pondok pesantren yang sudah terdaftar alias sudah punya nomor statistik pondok pesantren (NSPP).

“Penerapan syarat NSPP ini bertujuan memperbaiki tatakelola yang selama ini sering lepas kendali. Saat dibuatkan sistem, semakin terdeteksi pesantren-pesantren yang terdata dan  tidak terdata,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono, dalam siaran pers di Jakarta, 4 September 2020 lalu.

Waryono menjelaskan, Kementerian Agama menyalurkan bantuan untuk 21 ribu lebih pesantren secara bertahap dan sudah mulai mencairkan bantuan untuk 9.511 pesantren pada tahap pertama.

Pesantren-pesantren yang belum terdaftar sebagai calon penerima bantuan, Wahyono mengatakan, sebaiknya mengecek kembali status NSPP mereka dan segera mendaftar lagi jika masa berlaku NSPP sudah berakhir.

Pendaftaran NSPP bisa dilakukan melalui laman resmi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. NSPP berlaku lima tahun sejak keluarnya izin operasional.

Pendataan pesantren berdasarkan Izin Operasional Pondok Pesantren (IZOP) melalui Pendis Education Management Information System (EMIS) sudah dilakukan via daring sejak 2018. Berdasarkan data, terdapat 14.906 lembaga pesantren kategori kecil yang akan diberikan BOP masing-masing Rp25 juta. Sementara pesantren sedang yang saat ini berjumlah 4.032 lembaga akan mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp40 juta. Sedangkan pesantren besar yang berjumlah 2.235 lembaga masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp50 juta. 

“Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan pembelajaran daring senilai Rp211,73 miliar. Bantuan ini akan diberikan kepada 14. 115 lembaga, masing-masing sebesar Rp15 juta,” ucap Kamaruddin.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Purwanto, menambahkan bahwa BOP bagi pesantren, MDT, dan LPQ hanya akan diberikan satu kali bagi masing-masing lembaga. Sementara bantuan pembelajaran daring hanya diberikan kepada pesantren yang saat ini belum melakukan pembelajaran langsung atau tatap muka. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi pemberian bantuan ini. Ketua PBNU, K.H. Marsudi Syuhud, mengatakan, berapa pun besaran dana bantuan yang diberikan bagi pesantren akan sangat berarti dalam situasi pandemi COVID-19. Saat ini terdapat 2.364 pesantren yang berada di bawah naungan NU. Ia berharap dana bantuan itu dapat dicairkan dengan mudah. 

Adapun Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan, bantuan pemerintah kepada pesantren harus memiliki aturan yang jelas hingga pada tahap evaluasi. “Harus dibuat aturan yang jelas tentang syarat penerima, penggunaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi,” ujar Mu’ti. Muhammadiyah sendiri saat ini memiliki sekitar 350 pesantren di seluruh Indonesia.

Bantuan dari Pemprov Jawa Timur

Bantuan bagi pesantren tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak (urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Banten) juga ikut  mendistribusikan bantuan untuk menyambut digelarnya kembali akitivitas belajar-mengajar di lingkungan pondok pesantren yang sudah dimulai sejak bulan Syawal, seusai Idul Fitri. 

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi, menuturkan, pihaknya menyiapkan beberapa jenis bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam itu. Wahid mengatakan, ada tujuh item sarana dan prasarana bantuan Pemprov Jatim untuk pesantren dalam menyambut era normal baru.

Pertama,  menyiapkan alat pelindung diri atau APD yang disalurkan melalui 1.286 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Masing-masing Poskestren mendapatkan APD maksimal 25 paket. “Total bantuan APD yang disiapkan sebanyak 34.650 lembar,” kata Wahid di Surabaya, Selasa (2/6).

Pemprov Jatim juga menyiapkan vitamin C untuk santri sebanyak 92.836 blister atau setara 10 persen dari total 928.363 santri yang ada di Jatim. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan 464.182 masker untuk santri dan 52.759 masker untuk ustaz dan uztazah. Keempat, bantuan berupa 18.567 tempat cuci tangan yang disebar di 4.718 pesantren.

Kelima, Pemprov Jatim memberi bantuan sembako kepada ustaz dan ustazah, yaitu untuk 44.845 orang atau 85 persen dari total ustaz dan ustazah yang bermukim di pesantren. Keenam, menyiapkan disinfektan untuk kegiatan penyemprotan antivirus di masing-masing pesantren. Semua bantuan ini dimaksudkan agar proses belajar mengajar di pesantren selama pandemi COVID-19 berlangsung aman dan lancar.

Sumber:

https://www.republika.id/posts/8686/21-ribu-pesantren-peroleh-bantuan

https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1706298/kementerian-agama-berikan-bantuan-pada-pesantren-yang-sudah-terdaftar?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQCrABIA%3D%3D#aoh=16020445857741&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F1706298%2Fkementerian-agama-berikan-bantuan-pada-pesantren-yang-sudah-terdaftar

https://m.liputan6.com/bisnis/read/4307443/langganan-wifi-14-ribu-pesantren-dapat-bantuan-masing-masing-rp-15-juta

Photo credit: Dokumentasi Pesantren Darussalam