covid19filantropi.id

Lindungi Penyandang Disabilitas di Tengan Pandemi COVID-19

Data di Inggris mengungkapkan, dalam kurun waktu 2 Maret – 15 Mei 2020, sebanyak 22,000 orang penyandang disabilitas meninggal dunia akibat COVID-19, atau sekitar dua pertiga dari total kematian kaum difabel dalam kurun waktu yang sama. 

Pandemi COVID-19 merupakan masa-masa (lebih) sulit bagi Ginny Butcher (22 tahun). Wanita yang harus menjalani hidup di atas kursi roda ini membutuhkan dua asisten pribadi untuk membantunya menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk bernapas saja, lehernya terpaksa dibolongi dan dipasangi selang udara (ventilated tracheotomy). 

Ketika COVID-19 mewabah dan pemerintah Inggris menerapkan lockdown, Ginny terus dilanda kecemasan. Ia membayangkan apabila kedua asisten pribadinya terinfeksi COVID-19 sehingga terpaksa diisolasi. Tak terbayangkan betapa tak berdaya dirinya. Turun sendiri dari tempat tidur setiap pagi pun ia tak mampu.

Kecemasan Ginny bisa dipahami. Mengacu pada Coronavirus Act —kebijakan darurat yang dikeluarkan pemerintah & DPR Inggris di awal pandemi— tidak tercantum satu pasal pun yang memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan kaum lansia. 

“Keberadaan kaum difabel seolah ditinggalkan oleh negara,” ungkap Ginny dengan pahit. Apalagi bagi orang-orang seperti dirinya yang sangat membutuhkan peralatan khusus yang bersifat vital atau personal protective equipment (PPE).

Selama delapan minggu pertama setelah pandemi merebak, ia tidak bisa mendapatkan PPE, sehingga bukan saja dirinya, kedua asisten pribadinya juga berisiko terinfeksi virus COVID-19.

Apalagi data dari ONS (Office for National Statistic) menunjukkan bahwa lebih dari  22.000 orang penyandang disabilitas di Inggris meninggal dunia karena COVID-19 dalam rentang waktu 2 Maret – 15 Mei 2020, yang berarti dua pertiga dari  jumlah total kematian para difabel.  

Statistik juga menyebutkan bahwa wanita penyandang disabilitas usia produktif seperti Ginny memiliki risiko 11 kali lipat meninggal dunia karena COVID-19 daripada wanita  bukan penyandang disabilitas. Sementara penyandang disabilitas pria di usia yang sama berisiko 6,5 kali lipat meninggal akibat COVID-19 dibanding pria non-difabel.. 

Namun Chris Hatton, profesor bidang kesehatan masyarakat dan kaum disabilitas dari Lancaster University, mengungkapkan dua faktor utama terjadinya kondisi yang terkesan diskriminatif tersebut.

Pertama, penyandang disabilitas pada umumnya memiliki gangguan kesehatan lain. Penyandang disabilitas akibat gangguan pada sistem saraf (learning disability), misalnya, banyak yang menderita diabetes (karena banyak yang obesitas akibat kurang gerak), gangguan ginjal, dan sebagainya.  

Faktor kedua, kondisi kesehatan penyandang disabilitas tidak rutin atau sering terlambat diperiksa, sehingga kesehatan mereka secara umum kurang terpantau. 

Yang juga membuat nasib mereka makin memprihatinkan adalah, pada akhir Maret lalu National Institute For Health and Clinical Excellence (Nice) menerbitkan petunjuk tentang prioritasisasi pasien COVID-19 berdasarkan skala ketergantungan (kepada orang lain). 

Pasien difabel yang sangat tergantung pada bantuan orang lain justru menjadi orang pertama yang ditolak masuk ruang ICU, karena unit itu sudah kelabakan menampung pasien, dan tenaga medis tidak sanggup menangani pasien yang membutuhkan bantuan ekstra.  Kondisi ini membuat para penyandang disabilitas merasa semakin tersisih.

“Para profesional medis seolah tidak mau mendengar keluhan kaum difabel, terutama difabel wanita. Bahkan mereka sering menganggap kami sebetulnya tidak sakit dan hanya membesar-besarkan masalah,” kata Ginny. 

Saat ini sejumlah organisasi kemanusiaan di Inggris, terutama yang berfokus pada kaum difabel, tengah mengupayakan penghapusan diskriminasi bagi kaum difabel terhadap pelayanan medis,terutama di masa pandemi COVID-19. Juga mengusulkan diadakannya investigasi tentang tingginya jumlah kematian di kalangan para difabel di masa pandemi.

Lantas, bagaimana dengan kondisi para penyandang disabilitas di Indonesia?

Tampaknya tidak jauh berbeda, bahkan bisa jadi lebih buruk lagi, terutama di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Jawa Timur, Pinky Saptandari, mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat seolah lupa akan adanya kelompok minoritas yang juga kesulitan akibat kehilangan pekerjaan mereka.

“Bahwa kita semua susah akibat COVID-19, itu betul. Pengusaha susah, karyawan susah, tapi ada yang lebih susah daripada kita semua, yaitu teman-teman penyandang disabilitas,” kata Pinky dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan akun BNPB, pada 17 Mei 2020.

Kaum difabel yang bekerja di sektor informal, seperti pemijat tunanetra, banyak yang kehilangan pekerjaannya  sejak merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mematuhi aturan jaga jarak fisik, pelanggan jadi takut dipijat.

Kelompok difabel lain yang membuka jasa bengkel atau sablon juga ada yang terpaksa menjual beberapa alat yang mendukung pekerjaan mereka agar bisa bertahan hidup. 

“Dari data statistik di lapangan, banyak kaum difabel yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini,” lanjut Pinky.

Sebagai langkah lanjutan, BK3S Jatim bergerak memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di beberapa daerah. Hanya saja, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terjangkau. Pinky sangat berharap pemerintah dan masyarakat bisa membantu para difabel tersebut.

Selain kehilangan pendapatan di tengah pandemi COVID-19, Executive Director Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII), Dini Widiastuti, memaparkan bahwa banyak kaum difabel yang ternyata tidak terdata dalam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

“Laporan dari teman-teman di lapangan mengatakan bahwa banyak kaum difabel yang tidak/belum menerima bantuan dari pemerintah. Yang dilakukan  pemerintah  baru sekadar pendataan,” ungkap Dini.

Melalui lembaga yang mereka kelola, Dini dan Pinky terus mengupayakan Langkah-langkah lain dalam membantu roda perekonomian kelompok difabel.

BK3S, kata Pinky, membuat program beli dan bagi. Lewat program ini, masyarakat bisa membantu membeli produksi rumahan yang dijalankan oleh kelompok difabel. 

Sementara Yayasan Plan Internasional Indonesia, kata Dini, telah menginisiasi pelatihan bagi kaum difabel untuk membuat
masker. YPII membantu penjualan masker-masker tersebut dan hasilnya dikembalikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

“Kami melatih mereka membuat masker, sehingga hasilnya bisa membantu kehidupan mereka sembari menunggu datangnya bantuan dari pemerintah. Mereka harus diberdayakan untuk bangkit sendiri,” tutur Dini.

Selain masalah ekonomi, Dini juga menyoroti persoalan lain, yaitu sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di tengah pandemi COVID-19.

Belajar di rumah secara daring banyak dikeluhkan oleh anak-anak yang bertumbuh secara normal. Kalau bagi anak non-difabel saja sulit, bisa dibayangkan bagaimana kesulitan yang dialami anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus.

Dini mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih memperhatikan  masalah pendidikan bagi anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus.

“Entah bagaimana caranya, lakukanlah sesuatu  agar anak-anak itu tidak tertinggal dalam pendidikan. No one left behind,” tegasnya.

Ia juga mengajak lebih banyak organisasi filantropi untuk ikut mendukung kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, teruma selama pandemi COVID-19.

Sumber:

https://www.bbc.com/news/uk-53221435

https://voi.id/berita/6017/kaum-difabel-yang-dilupakan-pemerintah-dan-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19

Ilustrasi (Unsplash)