covid19filantropi.id

Masyarakat Sipil Kekuatan Terbesar Hadapi COVID-19

Pemerintah boleh saja menjadi komandan pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun sebenarnya masyarakat sipil-lah yang menjadi kekuatan terbesar melawan virus ini.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam opininya yang tayang di Republika.co.id, pada 30 April 2020. Menurutnya, pada masa-masa awal virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah —baik  pusat maupun daerah— terlihat gagap menghadapi wabah COVID-19.

Pemerintah bukan hanya kesulitan melakukan penggalangan fasilitas kesehatan untuk merawat korban virus corona, tetapi juga dalam menyantuni warga terdampak yang jumlahnya sangat banyak. Bantuan sembako dan uang dari pemerintah tidak mudah disalurkan akibat adanya komplikasi dan kekusutan birokrasi di pusat dan daerah. 

Jutaan warga terdampak dan nestapa justru lebih banyak mendapat bantuan sembako, dana, dan alat-alat kesehatan (masker, hand sanitizer, vitamin, dan sebagainya) dari berbagai pihak non-pemerintah, atau tegasnya masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil atau ‘masyarakat madani’ atau ‘masyarakat kewargaan’ dengan cepat memberikan bantuan ke rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang kekurangan alat-alat medis untuk menangani pasien COVID-19.

Bergerak cepat dan tangkas karena tak terbelenggu birokrasi

Civil society bisa bergerak cepat dan tangkas karena tidak terbelenggu administrasi dan birokrasi; mereka relatif bebas dari negara, dan menjadi ‘jembatan’ di antara masyarakat dan negara.

Masyarakat sipil Indonesia juga terkenal dinamis dan hidup (vibrant), serta memainkan peran penting, baik di masa damai maupun susah. Berkat masyarakat sipil yang kuat dan hidup, Indonesia dapat menjalani transisi dari kekuasaan otoritarian ke demokrasi secara damai pada 1998-1999.

Di tengah wabah COVID-19, kembali masyarakat madani menunjukkan peran pentingnya. Mereka bisa individu maupun terwakili dalam  kelompok warga yang terlibat dalam asosiasi dan organisasi yang eksis sejak dari tingkat RT/RW sampai lingkungan lebih luas, serta kalangan filantropi dan LSM.

Banyak masyarakat sipil Indonesia berbasis agama, khususnya Islam (Islamic-based civil society). Mereka terdiri dari ormas Islam, yayasan atau kepenyantunan sosial, atau lembaga advokasi filantropi (BAZ atau LAZ).

Apalagi Indonesia beruntung memiliki tradisi gotong royong yang telah berakar kuat dalam masyarakat dan berlangsung lama. Dalam tradisi ini, warga—atas dasar ajaran Islam yang dianut mayoritas penduduk—memberi dan berbagi (giving and sharing) sembako, dana, waktu, dan tenaga untuk orang atau kelompok warga yang kesulitan dan membutuhkan bantuan.

Kenyataan ini tidak luput dari perhatian pengamat asing. Shane Preuss dalam artikelnya “Indonesia and COVID-19: What the World is Missing” (The Diplomat, April 24, 2020), menyatakan bahwa ketika pemerintah Indonesia terseok, masyarakat sipil bangkit menyelamatkan. Preuss juga mengkritik pemerintah dan pengamat asing yang cenderung meremehkan Indonesia dengan hanya melihat kinerja pemerintah yang gagap dan lelet. Dalam keadaan susah, Indonesia bisa memiliki kemampuan bertahan berkat masyarakat sipil.

Pentingnya peran masyarakat sipil di tengah pandemi COVID-19 juga disampaikan oleh Dini Suryani, S.IP, peneliti di LIPI, dalam tulisannya, “Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia”, yang dimuat di www.politik.lipi.co.id pada 6 Mei 2020

Menurut Dini, dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah menuai banyak kritik: dituding lamban dalam penanganan, tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga masuk dalam daftar negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19.

Namun, sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang bergerak melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi juga masyarakat sipil. Di Korea Selatan, misalnya, pemerintah bersinergi dengan masyarakat sipil untuk mengatasi wabah, sehingga berhasil menjadi salah satu negara terbaik dalam melawan persebaran virus.

Peran masyarakat sipil di Indonesia belum optimal 

Bagaimana dengan masyarakat sipil di Indonesia? Organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah banyak berkontribusi dalam menekan laju COVID-19, tetapi pemerintah belum mengoptimalkan peran ini dengan memberikan arahan yang terintegrasi sehingga menjadi usaha bersama yang dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Di bulan Maret 2020, misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan pada pemerintah agar memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan kewajiban melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah, yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisasi stigma dan diskriminasi pasien; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik, dan menyediakannya dengan harga terjangkau.

Kelompok masyarakat sipil keagamaan yang sudah mapan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga bergerak secara nyata di tengah masyarakat. Kedua organisasi tersebut membentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 sendiri, mengerahkan produksi masker yang kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat; memanfaatkan secara optimal rumah sakit milik organisasi masing-masing; memberikan bantuan pangan ketika pemerintah belum bergerak; dan memberikan edukasi tentang protokol kesehatan untuk mencegah makin meluasnya penularan. Semua itu dilakukan NU dan Muhammadyah hingga ke level desa dan masyarakat akar rumput.

Upaya penanggulangan COVID-19 juga dilakukan oleh individu-individu, seperti para pekerja seni dan selebiti serta ‘influencer’ media sosial. Ada pula kelompok masyarakat sipil yang bergerak di ranah digital, seperti KawalCOVID19, yang berfokus menyediakan informasi terpercaya seputar COVID-19 di Indonesia melalui situs dan media sosial mereka. Tim relawan Kawal COVID-19 terdiri dari orang-orang berlatar belakang medis, edukasi, sains, riset, dan teknologi informasi.

Di ranah akademis, para pakar di kampus-kampus dan lembaga penelitian secara sendiri-sendiri maupun kolaboratif mengadakan kajian mengenai pandemi ini. Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, misalnya, melakukan kajian dari berbagai perspektif, bahkan berhasil merakit invovasi ventilator sendiri. 

Sejumlah kampung bahkan berinisiatif menerapkan ‘lockdown’, bahkan sebelum pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal serupa juga dilakukan oleh penghuni perumahan di wilayah urban yang biasanya lebih individualistis. 

Upaya ‘lockdown kampung’ ini dilakukan untuk menekan angka transmisi virus dengan mengurangi intensitas keluar-masuk orang-orang dari luar kampung mereka. Kebijakan lain yang dilakukan warga adalah membantu pasien COVID-19 agar tenang melakukan isolasi diri di rumah dengan memasok bahan makanan. 

Kebijakan physical dan social distancing juga dijalankan secara tertib dengan menghentikan kegiatan pengajian, arisan, dan kegiatan bersama lainnya. Kegiatan ini justru diganti dengan penyemprotan disinfektan dan upaya pencegahan lainnya. Dalam beberapa kasus, kebijakan ‘lockdown’ mandiri ini menjadi kontroversial karena sering kali berujung ekstrem, seperti penolakan jenazah orang terinfeksi COVID-19, terutama di wilayah yang memiliki lahan pemakaman. 

Masyarakat sipil kuat karena pemerintah tidak efektif?

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa dalam konteks mengatasi pandemi COVID-19, masyarakat sipil Indonesia tergolong masyarakat sipil yang kuat (strong civil society), di mana warganya aktif dan memiliki kapasitas  mengorganisasi dan menggerakkan diri untuk berjuang mempertahankan kepentingannya.

Ironisnya,  masyarakat sipil kita menjadi kuat justru  karena pemerintah berjalan tidak efektif (ineffective governance). Terdapat empat hal yang mengindikasikan hal tersebut. Pertama, tidak terlihat ada upaya dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat sipil dan mengintegrasikannya menjadi sebuah gerakan yang sinergis. 
Melalui akun Instagram-nya, Rachel Vennya, seorang selebgram dan influencer dengan jumlah penggalangan dana untuk COVID-19 terbanyak di Indonesia, mengindikasikan ketidakpuasannya menyangkut data pemerintah yang masih tertutup. Menurutnya, penyaluran bantuan akan lebih optimal dan tepat sasaran apabila ada data yang valid dan transparan.

Kedua, persoalan data ini pula yang dipermasalahkan oleh para akademisi yang berlomba-lomba membuat kajian mengenai penanggulangan COVID-19. Keraguan pada data yang dirilis oleh pemerintah dan kesulitan dalam mengaksesnya membuat studi yang dilakukan oleh para akademisi itu seringkali menggunakan bahan riset COVID-19 asal luar negeri. Padahal, data yang berasal dari Indonesia sendiri akan meningkatkan validitas hasil kajian-kajian yang dilakukan.

Ketiga, alih-alih menyediakan data secara terbuka, pemerintah cenderung membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai universitas. Pernyataan wakil pemerintah sering kali tidak sejalan satu sama lain di media, karena tidak diketahui basis pengetahuan apa yang mendasari kebijakan yang dilakukan untuk menekan laju wabah. 

Keempat, alih-alih berusaha merangkul pihak eksternal, pemerintah masih saja terbelit masalah dalam koordinasi internal dengan instansi vertikalnya sendiri, yaitu pemerintah daerah.  Maraknya ‘lockdown’ yang dilakukan oleh lingkungan terkecil warga di berbagai daerah antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan pemerintah pusat dalam mengomunikasikan kebijakan ke level bawah, sehingga memaksa masyarakat melakukan tindakan sendiri.

Masyarakat sipil yang kuat, apabila terus-menerus dihadapkan dengan pemerintahan yang inefektif, dapat memunculkan dua hal. Pertama, munculnya pemerintahan ‘alternatif’ di mana masyarakat sipil justru mengambil alih tugas pemerintah dalam menangani pelayanan publik, khususnya di masa krisis seperti pabdemi COVID-19. Kedua, dalam jangka panjang, timbulnya rasa kurang percaya terhadap pemerintah, yang bisa mengurangi modal sosial untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dari masyarakat dan akan kontraproduktif bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Sumber:

https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/q9jyp3318?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15983203315342&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fq9jyp3318%2Fwabah-corona-dan-masyarakat-sipil

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia

https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/55?title=Negara+dan+Masyarakat+Sipil+dalam+Masa+Pandemi+Covid-19