covid19filantropi.id

Memperjuangkan Keadilan Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19

Sekitar 28 juta warga Amerika Serikat hidup tanpa asuransi kesehatan karena tidak mampu membelinya. Di masa pandemi COVID-19, merekalah yang banyak menjadi korban.

Pandemi COVID-19 pandemi berhasil memobilisasi dunia filantropi lebih dahsyat daripada sebelumnya; mendorong organisasi-organisasi kemanusiaan lintas sektor merespons dengan semangat cepat tanggap, membentuk program-program pendanaan untuk membantu sektor-sektor yang dianggap paling penting, yaitu perlindungan terhadap tenaga medis yang berjuang di garis depan serta riset-riset kesehatan untuk menemukan vaksin COVID-19  secepatnya. 

Namun, Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) melihat pandemi ini dari sudut lain, yaitu betapa timpangnya perlindungan kesehatan yang diberikan negara kepada sebagian warga Amerika Serikat (AS) selama ini. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan baru yang progresif dan kerja-kerja advokasi untuk membangun budaya kesehatan yang lebih adil dan setara di AS.  

Baru-baru ini situs InsidePhilanthropy.com berdiskusi dengan sejumlah pejabat RWJF—termasuk Presiden merangkap CEO RWJF, Richard E. Besser, Senior Policy Advisor Katherine Hempstead, dan Senior Policy Officer Giridhar G. Mallya—tentang bagaimana seharusnya organisasi-organisasi filantropi besar yang berfokus di bidang kesehatan merespons pandemi COVID-19 dengan melihat masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat secara menyeluruh, yang mau tak mau harus melibatkan para pemangku pemerintahan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. 

Validasi krisis

“Satu hal yang mengemuka dan menyentak kita semua di masa pandemi ini adalah isu tentang keadilan kesehatan, sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian organisasi-organisasi filantropi yang bergerak di bidang kesehatan,” kata Besser. “Kita, warga Amerika, terbagi dalam dua kelompok: berpunya dan tak berpunya. Bagi sebagian orang, perlindungan adalah sesuatu yang tak nyaman, sementara bagi yang lain, perlindungan adalah menyangkut hidup dan mati.”

Sebuah fakta tidak dapat disangkal bahwa sekitar 28 juta warga AS hidup tanpa asuransi kesehatan, karena tak mampu membayar preminya.  “Fakta inilah yang juga seharusnya diperjuangkan oleh dunia filantropi. Setiap warga AS harus diberi akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan harga terjangkau,” Besser menambahkan. 

Hempstead mengatakan, perdebatan tentang perbaikan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, belakangan ini memang makin memanas.  Termasuk tentang apakah Affordable Care Act (ACA) dan Medicaid perlu diperluas jangkauannya. 

Banyaknya warga AS yang mendadak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 membuat posisi mereka makin riskan. Hasil riset yang dikutip RWJF mengungkapkan bahwa negara-negara bagian yang tidak mengembangkan Medicaid harus menanggung akibat lonjakan angka pengangguran yang tak teransurasi, sehingga terpaksa menggelontorkan bantuan dana langsung (block grant) per kapita, yang menggerogoti perekonomian mereka.

Perlunya kebijakan berbasis keadilan 

Pada 2009, ketika Besser masih menjabat Direktur CDC (Centers for Disease Control and Prevention), wabah virus flu burung (H1N1) tengah merebak. “Waktu itu saya menandai adanya komunitas-komunitas yang terdampak keras oleh wabah ini. Dari situlah kita disadarkan bahwa kita harus melakukan segala upaya agar semua komunitas terlindungi dari wabah penyakit,” ujar Besser.  

Karena itu, saat ini RWJF mengumumkan akan segera menggelontorkan dana jangka pendek sejumlah US$50 juta untuk membantu keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas yang selama ini harus bertarung keras guna memenuhi kebutuhan dasar hidup (makanan, tempat tinggal, kesehatan), yang kondisinya kini makin buruk akibat krisis pandemi COVID-19.  

Target pendanaan ditekankan pada komunitas pekerja berpenghasilan rendah, warga kulit berwarna atau people of color (POC), komunitas suku asli Amerika, dan penyandang disabilitas.  Organisasi kemanusiaan yang mendapatkan saluran dana meliputi Feeding America, Meals on Wheels, National Domestic Workers Alliance, One Fair Wage, Catholic Charities, National Day Laborers Organizing Network, NDN Collective, dan Disaster Housing Recovery Coalition. RWJF juga menggelontorkan dana ke organisasi-organisasi nirlaba di negara bagian New Jersey yang merupakan basis RWJF. 

RWJF juga mendukung organisasi-organisasi penerima hibah (grantee) di Washington yang melakukan  analisis berbagai kebijakan melalui kacamata keadilan. Bahkan RWJF menggaet Avenel Joseph, seorang profesional legislasi dari Capitol Hill, sebagai vice president RWJF di bidang kebijakan. 

Giridhar Maliya menjelaskan bahwa salah satu grantee, yaitu State Health and Values Strategies, yang berbasis di Princeton University, telah menyiapkan sejumlah usulan kepada Kemeterian Kesehatan untuk menjajagi kemungkinan Medicare dan CHIP (Children’s Health Insurance  Program) digunakan sebagai pendukung darurat bagi keluarga-keluarga.

Intinya, RWJF akan terus melangkah jauh ke depan untuk memperjuangkan terbentuknya budaya keadilan dalam kesehatan. “Kami lebih dari siap berkomitmen dalam isu ini,” tegas Besser.  “Isu-isu tentang keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, kini sudah mengemuka di depan mata, sama panasnya dengan isu-isu tentang COVID-19. Ini adalah kesempatan emas bagi organisasi filantropi yang bergerak di bidang kesehatan untuk mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan bukan semata urusan pelayanan kesehatan. Tetapi lebih dari itu, ini soal keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara AS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.” 

Sumber:

https://www.insidephilanthropy.com/home/2020/4/7/what-is-the-top-us-health-philanthropy-doing-in-response-to-covid-19

Foto oleh truthseeker08 dari Pixabay