covid19filantropi.id

Menilik Problema Filantropi Kesehatan Global di Era Pandemi

Dana yang dikucurkan filantropi untuk sektor kesehatan secara global berkisar hampir £46 milyar atau hampir setara Rp 1 triliun setiap tahunnya. Selama pandemi COVID-19, filantropi juga sudah banyak menyumbang untuk penyediaan APD, riset vaksin dan pengobatan, serta bantuan sosial. Namun di skala global, ada perdebatan mengenai bagaimana lembaga-lembaga filantropi besar berinteraksi dan bekerja sama dengan pemerintahan, badan internasional, dan perusahaan famasi. Alliance Magazine mengadakan webinar berjudul “Global Health Philanthropy: Is it too much, or not enough?” pada 10 Desember lalu untuk membahas hal ini.

Pembicara pertama, Julia Greenberg dari Open Society Foundation membahas mengenai bagaimana pandemi COVID-19 “menelanjangi” berbagai permasalahan dan bahaya dari filantropi kesehatan global. Greenberg mengatakan bahwa pertama-tama kita harus memperhitungkan fakta bahwa para aktor filantropi kesehatan global juga merupakan bagian dari struktur geopolitik dan ekonomi secara global. Bahkan WHO sebagai badan kesehatan tertinggi juga harus mengalami politisasi kesehatan selama pandemi ini.

Kedua, skala filantropi kesehatan global sangatlah besar, jumlah dana yang besar ini dapat memupus harapan bahwa negara mampu – dan seharusnya– merawat dan menangani kesehatan warganya. Konsekuensinya adalah privatisasi dari sistem kesehatan di berbagai negara.

Contoh kasus adalah Bill & Melinda Gates Foundation yang melakukan kesepakatan dengan 15 perusahaan farmasi untuk memperluas akses global terhadap vaksin COVID-19. Menurut Greenberg hal ini memang baik, namun untuk menentukan persyaratan akses bagi negara low-income di tengah pandemi bukan lah peran dari private foundation atau negara-negara farmasi. Masing-masing pemerintah pusat negara tersebut yang harus membuat kesepakatan dengan bertanggung jawab sepenuhnya pada masyarakat sipil dan institusi multilateral.

Pembicara berikutnya adalah Aggrey Aluso dari Open Society Initiative for Eastern Africa. Aluso menyorot apakah struktur filantropi yang terbentuk selama bertahun-tahun membantu – atau tidak – mengembangkan sistem kesehatan yang tangguh menangani situasi seperti sekarang.

Aluso mengakui adanya ketergantungan terhadap donor di negara-negara Afrika terutama di sektor kesehatan. “Pemerintah dan filantropi berkontribusi terhadap lebih dari 40 persen dari pengeluaran kesehatan di sembilan negara Afrika – [itu berarti mereka] bisa dibilang mendominasi sektor kesehatan di negara-negara tersebut.” Ketergantungan ini bisa berbahaya dan tidak sehat karena dana filantropi tersebut juga datang dengan pamrih dan masing-masing memiliki kepentingan geopolitik tersendiri.

Namun demikian, filantropi belum berhasil memberikan perubahan yang berarti bagi sektor kesehatan di Sub-Sahara Afrika terutama untuk menghadapi COVID-19. Di awal pandemi, negara seperti Uganda hanya memiliki 57 tempat tidur ICU dengan populasi 35 juta orang. Kenya hanya memiliki 300 ruang ICU dengan populasi hampir 50 juta.

Aluso menambahkan, “Filantropi memang baik, tetapi perlu lebih strategis dalam membangun kapasitas pemerintah untuk bisa mempertahankan negaranya. … [Para] donor menciptakan ketergantungan yang membuat [warga negara] tidak berdaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada pemerintah nasional mereka.”

Pakar lainnya dalam webinar ini, Steven Allen dari Validity Foundation menambahkan dari sisi pendanaan bagi kesehatan mental. Ia mengatakan bahwa adanya stigma, diskriminasi, implementasi kebijakan yang buruk dan partisipasi yang tidak memadai dari penerima dana adalah beberapa hambatan utama yang harus diperhatikan para donor dan investor ketika menargetkan investasi mereka. Namun lebih dari itu, menurutnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologi masyarakat, donor harus bergerak ke arah hak asasi manusia.

“Argumen utamanya adalah investasi di bidang [kesehatan publik] harus dipandu oleh filosofi hak asasi manusia, … Berinvestasi pada HAM saja bukan menjadi respon yang memadai untuk menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengucilkan, mengisolasi, memisahkan dan menurunkan posisi orang dengan disabilitas psikososial di masyarakat kita. Memang, wacana disabilitas psikososial adalah tentang reklamasi partisipasi, reklamasi kewarganegaraan, reklamasi hak asasi manusia.”

Sebagai penutup, moderator Charles Keidan dari Alliance Magazine, berharap bahwa dana untuk kesehatan global dapat ditujukan pada mereka yang paling membutuhkan dan ditentukan oleh pihak-pihak yang tepat.

Sumber:

Foto: Miroslava Chrienova dari Pixabay