covid19filantropi.id

Peran Filantropi dalam Pelayanan Kesehatan Universal di tengah Pandemi COVID-19 *)

Ada 400 juta orang di seluruh dunia yang masih belum memiliki akses ke layanan kesehatan esensial dan kebanyakan berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang berada dalam kemiskinan ekstrim karena tingginya biaya perawatan kesehatan. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020.

Oleh karena itu, Universal Health Coverage (UHC) dipandang sebagai cara untuk mengakses layanan kesehatan untuk semua, sambil memastikan bahwa standar layanan yang tinggi ditegakkan. Selain itu, Deklarasi Politik UHC PBB mengakui UHC sebagai hal mendasar untuk mencapai Agenda SDG 2030. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk secara signifikan meningkatkan investasi kesehatan mereka untuk mewujudkannya.

Filantropi berpotensi memainkan peran kunci dalam pelaksanaannya, tetapi untuk melakukannya secara efektif, filantropi harus mencakup prinsip-prinsip utama dari janji UHC – kualitas, kesetaraan dan akuntabilitas.

Agenda UHC berpusat pada berbagai pendekatan termasuk integrasi, koordinasi, efisiensi dan kolaborasi. Pendekatan pendanaan filantropis dapat diubah modelnya untuk memastikan keselarasan dengan pendekatan ini dan untuk menyebarkan reformasi UHC yang didanai publik. Agar filantropi dapat efektif, maka harus didorong oleh komunitas sehingga dapat menjawab tantangan UHC yang paling penting, yaitu penetapan prioritas dilakukan oleh orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Kampanye What Women Want (WWW) yang dipimpin oleh White Ribbon Alliance mengungkapkan pentingnya hal ini. Menjangkau hampir 1,2 juta wanita dan anak perempuan di 114 negara, kampanye WWW berusaha untuk memahami apa arti kualitas, prinsip utama dari UHC, bagi mereka. Rasa hormat dan martabat adalah prioritas pertama – dipanggil dengan nama, tidak ada diskriminasi dan asumsi saat mencari perawatan. Air dan sanitasi, terutama toilet bersih, linen bersih, dll, juga menduduki peringkat tinggi. Tanggapan ini menunjukkan keinginan orang-orang untuk mengambil alih kekuasaan dari para pengambil keputusan atas nama mereka dan perancang kebijakan dan program kesehatan tanpa berkonsultasi dengan mereka.

Advokasi oleh masyarakat sipil telah menjadi komponen penting dari kemajuan kesehatan global selama 20 tahun terakhir. Dengan memperjuangkan suara dari orang-orang yang paling terdampak oleh sistem kesehatan yang lemah, ormas akar rumput berperan penting dalam implementasi UHC. Mereka meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan dan ketidaksetaraan, mengusulkan solusi untuk mengatasinya dan memimpin mekanisme akuntabilitas untuk pelacakan dan penyampaian UHC. Namun, mereka sering kali diabaikan. Data untuk mendukung implementasi di beberapa negara, seperti proyek pilot UHC di Kenya, didasarkan pada penelitian oleh para ahli UHC dan bukan pada pandangan ormas atau kelompok masyarakat.

Filantropi harus memberikan dukungan atas usaha mereka. Ini berarti memprioritaskan pendanaan untuk advokasi tingkat nasional dan akar rumput untuk akuntabilitas, sesuatu yang diabaikan oleh pemerintah dan pemberi dana, tetapi dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan keberlanjutan UHC. Selain itu, kemitraan multipihak dan lintas sektor tidak boleh mengabaikan upaya advokasi lokal dan suara masyarakat jika menginginkan dampak berkelanjutan.

Filantropi harus membantu negara-negara dalam merencanakan dan melaksanakan model pembiayaan kesehatan strategis yang dapat mendukung pelaksanaan UHC mulai dari perawatan kesehatan primer hingga perawatan kuratif, paliatif dan rehabilitasi yang lebih kompleks. Usaha-usaha ini akan memastikan bahwa reformasi arsitektur UHC nasional dapat mengatasi kesenjangan yang meluas saat ini. Filantropi harus memprioritaskan dampak pekerjaan mereka pada populasi yang paling terpinggirkan.

Elemen penting lainnya yang perlu dihadapi adalah defisit tata kelola dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan UHC, khususnya dalam menangani korupsi di sektor kesehatan. Tidak ada gunanya terus mengisi ember yang bocor. Pengumpulan dan analisis bukti yang didanai dengan baik diperlukan untuk menginformasikan intervensi yang lebih baik dan kebijakan pendanaan yang responsif. Faktor-faktor aksi korupsi bervariasi pada perawatan kesehatan dan konteks negara yang berbeda, oleh karena itu diperlukan pendanaan yang lebih hati-hati untuk akuntabilitas sosial. Pada akhirnya, investasi untuk menyuarakan perwakilan warga akan secara langsung menjamin dampak sosial yang diinginkan dan akan membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan UHC dilaksanakan sesuai janji.

*) Diterjemahkan dari tulisan Angela Nguku, Executive Director dari White Ribbon Alliance, Kenya berjudul “Philanthropy’s role in rolling out UHC

Sumber: