covid19filantropi.id

Teknologi, Solusi Kesenjangan Sosial saat Pandemi COVID-19

Protokol menjaga jarak selama pandemi COVID-19 telah mempertajam jurang pemisah antara pemerintah dan warga. Tapi teknologi dapat menjembatani kesenjangan ini.

Tak terbayangkan apa yang terjadi jika tidak ada teknologi di bumi ini. Sementara pandemi COVID-19, jelas mengharuskan kita menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus. Artinya tak mudah lagi berkomunikasi langsung selama wabah corona itu berlangsung.

Dalam tulisannya yang bertajuk ‘Community, access and citizenship – the pandemic and technology’, Dr Sarayu Natarajan, menyebutkan bahwa teknologi tidak diragukan lagi dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan warga negara dan pemerintah.

Pandemi COVID-19 telah memperjelas jurang pemisah yang sangat besar antara pemerintah dan warga, dan teknologi dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Pendiri The Aapti Institute, itu pun mencoba memahami bagaimana kesenjangan digital dimanifestasikan, implikasinya bagi pemberdayaan dan inklusi juga agensi, serta memetakan beberapa peluang intervensi sektor filantropi.

Disebutkan juga, kata akses mengandung sedikit paradoks di dalamnya – Anda tidak dapat memiliki akses kecuali Anda memiliki akses!

Teknologi yang mudah diakses dan dinavigasi dapat membantu banyak warga negara untuk berkomunikasi dengan pemerintah, juga untuk melakukan bisnis, dan bertransaksi.

Selain itu, teknologi juga dapat memungkinkan pengumpulan data, sehingga membantu pemerintah melayani warga. Dengan desain yang cermat, perlindungan yang sesuai, dan mekanisme yang bisadipertanggungjawabkan, teknologi dapat membantu masalah jadi jelas, sehingga lebih mudah diselesaikan.

Sayangnya, tak semua kelompok bisa mengakses pemerintah dengan baik. Terutama beberapa kelompok rentan, seperti perempuan, migran, minoritas seksual, dan penyandang disabilitas.

Fakta ada mereka yang bisa menavigasi keadaan untuk mengakses pemerintah, sangat memberi harapan. Penelitian Aapti Institute juga menunjukkan peran berkelanjutan dari masyarakat sipil dan politik dalam menjembatani kesenjangan antara warga negara dan pemerintah.

Berbagai organisasi formal dan informal berbasis masyarakat memainkan peran penting untuk memastikan akses dalam konteks yang lebih luas di berbagai domain.

Organisasi Non Pemerintah (LSM) yang bekerja di wilayah yang berbeda, melampaui mandat mereka membantu warga yang mengajukan keluhan dan membuat klaim. Seorang responden mengatakan, “Jika saya mengalami kesulitan, saya pergi ke Radha. Dia menjalankan LSM yang bekerja di sekolah, tapi timnya selalu ada untuk membantu”. Kepemimpinan politik lokal – baik pemimpin informal tingkat masyarakat dan pejabat terpilih – juga membantu menjembatani kesenjangan dengan berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah.

Berinvestasi dan mendukung arsitektur offline semacam itu dapat membuka akses bagi banyak orang. Filantropi dapat memainkan peran di kedua arena. Yaitu, investasi untuk mendukung arsitektur offline, sekaligus membangun perlindungan dari bahaya yang mungkin menyertai keterlibatan tersebut. Ini termasuk membangun bukti empiris dari dampak dan bahaya, mendukung percontohan dan uji coba di berbagai domain dan konteks, serta memikirkan cara untuk melibatkan pemerintah dan pembuat kebijakan dalam hal ini.

Contohnya bisa untuk mendukung penelitian tentang pro dan kontra dari berbagai jenis percontohan untuk mengeksplorasi program, dan keterlibatan dengan pemerintah tentang manfaat dari upaya tersebut.

Inklusi berdasarkan desain juga membutuhkan upaya gigih untuk membangun jembatan antara komunitas dan pengembang teknologi. Saat ini proses desain sering kali terpisah dari komunitas dan realitas hidup.

Titik awal dari semua ini adalah untuk mengakui bahwa akses ke pemerintah dan hak seseorang adalah pusat dari kesejahteraan, kebebasan dan kebahagiaan manusia. Dalam hal ini, terutama di masa pandemi COVID-19, lembaga masyarakat memainkan peran penting untuk terus bertahan.

Sumber: